Undang-Undang Konsolidasi bukan sekadar dokumen hukum tapi alat kerja strategis bagi akuntan modern yang ingin unggul dalam layanan dan kepatuhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menghembuskan semangat pada rencana redenominasi yang sempat tertidur sejak 2013. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, ia menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga

Menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semakin menguat di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Meski belum ada keputusan final, wacana ini mendapat dukungan luas dari kalangan ekonom, akademisi, hingga praktisi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam menangani kasus manipulasi data ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit.

Ketika tunggakan pajak melibatkan figur atau entitas yang memiliki sejarah pengaruh politik, upaya penagihan oleh pemerintah menjadi simbol perlawanan terhadap impunitas fiskal anggapan bahwa pihak-pihak tertentu dapat melenggang bebas dari kewajiban

Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat basis pendapatan negara melalui penegakan hukum pajak yang lebih ketat.

Perencanaan yang matang dan berjangka panjang seperti yang ditekankan oleh DPR dan BI terutama dalam memastikan stabilitas harga, memitigasi potensi inflasi psikologis di masyarakat, dan menyediakan infrastruktur uang pecahan yang memadai.

Perbedaan perlakuan ini menuntut Wajib Pajak Badan untuk bersiap-siap. Periode insentif PPh Final harus dimanfaatkan untuk membangun sistem administrasi keuangan yang solid, sehingga ketika masa transisi berakhir, mereka sudah siap menghadapi kewajib

Rencana revisi ini jelas menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan antara pelaku usaha individu (WP OP) yang dianggap membutuhkan insentif berkelanjutan, dengan entitas badan (PT, CV) yang didorong untuk berkembang dan beralih ke sistem perpajakan ya

Dirjen Pajak menjelaskan bahwa latar belakang penghapusan tenggat waktu ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih adil dan luas kepada WP OP yang memenuhi kriteria.

Masyarakat mungkin terkejut mendengar kabar bahwa penerimaan pajak negara (setelah dikurangi pengembalian) hingga Oktober 2025 justru turun sebesar 3,9%. Angka ini terkesan mengkhawatirkan, seolah-olah ekonomi sedang lesu atau pemerintah gagal menari

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah Fatwa penting yang menyentuh hati banyak orang, yaitu Fatwa tentang Pajak Berkeadilan.