Pak Purbaya Belajar dari Kegagalan Negara Lain agar Redenominasi Rupiah Tak Jadi Bencana

Bayangkan, suatu hari Anda membayar secangkir kopi dengan uang bernilai Rp1 bukan Rp1.000. Tidak ada ribuan nol yang memusingkan di kalkulator, tak perlu lagi menghitung berapa digit “nol” yang harus dikurangi saat belanja online. Itu adalah mimpi sederhana di balik rencana redenominasi rupiah: menghilangkan tiga digit nol dari mata uang kita, tanpa mengubah nilai riilnya. Namun, mimpi yang sederhana ini ternyata bisa berubah menjadi mimpi buruk—jika salah langkah.

Baru-baru ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menghembuskan semangat pada rencana redenominasi yang sempat tertidur sejak 2013. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, ia menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi selesai dibahas pada periode 2026–2027. Tujuannya? Tak lain untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan memperkuat kredibilitas mata uang nasional di mata dunia.

Tapi Pak Purbaya tahu ini bukan cuma soal angka. Ini soal kepercayaan, stabilitas, dan kehati-hatian.

 

Pelajaran Pahit dari Ghana, Brasil, dan Rusia

Sejarah mencatat, redenominasi bisa gagal total—dan ketika itu terjadi, rakyat yang paling merasakan akibatnya.

Ambil contoh Ghana pada 2007. Setelah redenominasi, inflasi naik 5% dalam setahun. Mengapa? Karena 70% uang tunai beredar di luar sistem perbankan. Masyarakat masih memegang uang lama, sementara uang baru belum menyebar merata—dua tahun setelah kebijakan diluncurkan! Kacau balau.

Lalu ada Brasil, yang melakukan redenominasi enam kali dalam rentang 1967–1994. Di masa 1990-an, redenominasi justru menjadi simbol kegagalan. Inflasi meroket hingga 500% per tahun, ekonomi nyaris tak tumbuh, dan pemerintah malah membiayai defisit dengan mencetak uang. Hasilnya? Bukan efisiensi yang didapat, melainkan kekacauan moneter.

Sedangkan Rusia pada 1998 mencoba redenominasi di tengah badai krisis Asia dan global. Rubel terpuruk. Pemerintah tak mampu bayar utang luar negeri. Yang lebih parah: tak ada komunikasi yang jelas ke publik. Rakyat tak paham manfaatnya—yang ada hanya kepanikan dan kehilangan kepercayaan.

 

Tiga Kunci agar Redenominasi Tak Jadi Bumerang

Dari kegagalan itu, Purbaya dan timnya belajar satu hal: redenominasi bukan cuma proyek teknis. Ia butuh tiga fondasi kuat:

  1. Ekonomi dalam kondisi sehat  inflasi terkendali, pertumbuhan stabil, dan fiskal yang berkelanjutan.
  2. Lingkungan global yang kondusif  tak ada guncangan besar dari luar yang bisa memicu gejolak nilai tukar.
  3. Komunikasi yang jelas dan humanis  rakyat harus paham, percaya, dan merasa aman. Bukan takut.

Di Indonesia, fondasi ini mulai terbangun. Inflasi relatif stabil, transaksi digital kini jauh lebih dominan daripada tunai, dan sistem keuangan lebih terintegrasi. Tapi itu belum cukup. Karena di balik angka-angka itu, ada masyarakat yang harus diajak bicara—bukan cuma diberi kebijakan.

 

Bukan Hanya Soal Nol yang Hilang, Tapi Kepercayaan yang Dibangun

Redenominasi memang terdengar seperti urusan birokrat atau ahli ekonomi. Tapi pada akhirnya, ia menyentuh dapur rumah tangga, warung kopi, dan gaji bulanan. Pak Purbaya tampaknya paham betul: keberhasilan redenominasi bukan diukur dari seberapa cepat nol dihilangkan, tapi seberapa tenang rakyat menjalani hari-hari setelahnya. Jika dilakukan dengan hati-hati, redenominasi bisa jadi langkah elegan untuk menyederhanakan kehidupan ekonomi kita. Tapi jika terburu-buru—ia bisa jadi luka yang sulit pulih.

Maka, mari kita tunggu bukan dengan khawatir, tapi dengan harap semoga kali ini, Indonesia tak hanya belajar dari buku, tapi juga dari hati.