Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus didukung oleh struktur organisasi yang adaptif, efektif, dan responsif terhadap dinamika pengawasan keuangan publik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang Bersumber dari An

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) telah menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Serta Persyaratan Ke

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Perubahan mendasar dalam Perpres 90/2025 ini adalah penambahan satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, ke dalam susunan organisasi kementerian negara

Kepmendag Nomor 1855 Tahun 2025 ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekspor produk pertambangan, yang merupakan sumber daya alam vital, memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara melalui mekanisme Bea Keluar.

Pemerintah Terbitkan PP 44/2025, Konsolidasikan Tiga Peraturan Sekaligus dan Pertegas Sanksi Penghentian Layanan

Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan responsif terhadap dinamika pasar.

Aturan ini juga menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengelola tarif, termasuk untuk produk campuran yang semakin kompleks di pasar global.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) telah menerbitkan panduan resmi berjudul “Panduan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas dengan Norma Penghitungan Penghasilan

Dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional dan mendorong penciptaan lapangan kerja, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025 tentang Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Panduan ini disajikan untuk mempermudah WP dalam menyelesaikan kewajiban setoran pajak yang tidak terkait dengan SPT atau tunggakan, seperti pembayaran deposit pajak.

Penerbitan KMK kurs pajak secara mingguan ini memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penghitungan kewajiban pajak dan bea. Hal ini sangat penting bagi para importir, eksportir, dan perusahaan multinasiona

Kebijakan Pengamanan Industri Tekstil Nasional: Indonesia Kenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada Impor Benang Kapas

Tawaran insentif pajak yang lebih besar kepada pelaku usaha yang menanamkan modalnya di IKN